Sekalipun dalam pelaksanaanya UN masih menuai kontroversi, tetapi pemerintah tetap menganggap UN adalah satu-satunya jalan untuk mengukur pencapaian pendidikan secara nasional terhadap siswa.
Wacana penghapusan UN muncul karena dinilai tidak memerhatikan aspek ketidakpedulian terhadap proses kegiatan mengajar di sekolah, Namun, pemerintah selalu membuat regulasi baru untuk mempertahankan UN yang telah banyak memakan korban siswa itu.
Penyebabnya ketatnya aturan pencapaian nilai yang harus dipenuhi oleh siswa, hingga penjagaan dari aparat kepolisian disetiap penyelenggara UN, menambah kekwatiran siswa dan orang tua siswa. Sehingga, sekolah harus melakukan berbagai cara agar keresahan siswa dan orang tua siswa itu bisa terjawab dengan kelulusan 100%. Baik melalui tambahan bimbingan belajar (Bimjar) Khusus, uji coba materi UN, hingga ke tim khusus suksesi UN di masing-masing sekolah.
Sekretaris Madura Observer Of education Forum (Forum Pemerhati Pendidikan Madura) Zainal Abidin menganggap pelaksanaan UN masih kegiatan ceremoni tahunan yang hanua menguras anggaran negara. dan belum bisa dijadikan rujukan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Data yang diperolehnya, anggaran UN setiap tahunya mencapai ratusan miliyard, pada 2009 pemerintah menggarkan Rp 572,850 miliar untuk mengsukseskan UN tahun 2010, dan Rp.580 miliyard untuk mengsukseskan UN tahun 2012.
Termasuk. Rp 543,4 miliar atau setengah triliun rupiah lebih untuk untuk Ujian nasional (UN) 2013. dan pada tahun 2014 pemerintah menganggarkan Rp 545 miliar.
Fantastiknya anggaran inilah kata Zainal, memicu pemerintah untuk tetap ngotot mempertahankan UN, dengan cara memodivikasi sistem UN setiap tahunya, agar bisa tetap dipertahankan dan diterima oleh masyarakat.
Tidak ada sekolah yang menginginkan diantaranya peserta didiknya tidak lulus UN. Pasti semuanya menginginkan lulus. Jika ditemukan siswa tidak lulus, selain mengancam terhadap psikologi siswa, juga mengancam terhadap perkembangan sekolah itu sendiri, karena orang tua siswa menjadi enggan menyekolahkan anaknya di sekolah yang jumlah siswanya tidak lulus tinggi.
Menurut Mantan Ketua GMNI Pamekasan, Salah satu jalanya ialah dengan cara memberikan kunci jawaban kepada siswa saat pelaksanaan UN berlangsung. Beredarnya kunci jawaban ini menjadi rahasia umum, yang hingga kini masih sulit dibuktikan. Namun menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh oknom sekolah agar bisa meluluskan siswanya. Alasanya, mempertahankan martabat sekolah.
Cara lain yang bisa ditempuh oleh sekolah, tidak memberikan kunci jawaban secara langsung ke siswa didalam setiap ruang. Melainkan dirubah saat LJUN dikumpulkan."Jadi kalau di LJUN jawabanya salah, maka dihapus dan diganti jawaban yang benar saat dikumpulkan, tapi praktek ini sulit dibongkar karena berjalan rapi,"ujar asisten dosen disalah satu perguruan tinggi swasta di Pamekasan ini.
Sekalipun diakui, beberapa sekolah disejumlah daerah di indonesia, ditemukan memberikan kunci jawaban dan diamankan oleh aparat kepolisian. Lagi-lagi korbanya adalah penyelenggaran UN yakni sekolah. Belum lagi siswa diajari ketidakjujuran, kebohongan, tidak teguh pendirian, demi sebuah keinginan sekolah.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi D DPRD Pamekasan Zainal Abidin yang menyatakan, beredaranya kunci jawaban dalam UN sudah sangat lumrah terjadi dilakukan oleh sekolah, sekalipun pengawasnya disilang."Bisa jadi antar sesama kepala sekolah menjalin kerja sama agar bisa meloloskan anak asuhnya,"jelasnya.
Pria ini memiliki cara pandang berbeda terhadap praktek kecurangan UN ini. Salah satunya, petugas sekolah berpura-pura mengecek ke salah satu ruangan dan melihat cara arsir LJUN siswa, setelah itu ia menyisahkan lembaran yang diduga kunci jawaban.
disingung dengan jenis soal yang dalam 1 ruanganya tidak sama, sehingga sulit kunci jawaban bocor, ia pun mengaku hal itu belum bisa terjamin. Karena masing-masing sekolah memiliki sistem yang berbeda untuk memberikan kunci jawaban ke siswa."Sekolah mana sih yang tidak ingin peserta didiknya lulus 100%, pasti semuanya menginginkan lulus,"ungkap Politisi PAN ini.
Kutwa Fath Ketua Dewan Pendidikan Pamekasan bersikukuh tidak ada kebocoran soal. Karena sistem UN tahun ini dalam setiap ruangan soalnya tidak sama, sehingga sangat sulit kebocoran terjadi.
Mengenai anggapan mengabaikan proses KBM, Kutwa menepis anggapan itu, tahun ini proses KBM 60% jadi acuan kelulusan siswa, dan 40% nilai UN. Sehingga, semuanya terakomodir secara baik.
Hal senada diungkapkan Moh. Tarsun Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik Pamekasan yang menepis adanya kunci jawaban diberikan pihak sekolah. Karena sistem pengamananya dilakukan secara berlapis.
Diungkapkan, selain pengawas ruanganya disilang, disdik juga melibatkan tim pemantau independent dan aparat kepolisian. Sehingga akan sulit pihak sekolah memberikan kunci jawaban.
Di Pamekasan Jumlah Peserta UN tingkat SMA sederajat mencapai 10.742 orang siswa, terdiri dari 3.171 siswa SMA, 2.310 siswa SMK dan 5.261 siswa MA. Sementara untuk tingkat SMP sederajat, (fawaid).
0 komentar:
Posting Komentar